Dana UAS SMP Disunat 10 Persen

Sumber : Metro Siantar
Kamis, 17 September 2009

SIMALUNGUN-METRO; Dugaan penyimpangan dana kembali terjadi di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Simalungun. Para kepala SMP se Kabupaten Simalungun mengeluh, karena dana ujian akhir sekolah (UAS) sebesar Rp25 ribu per siswa tidak sepenuhnya diterima namun dipotong 10 persen.

Informasi itu diperoleh METRO langsung dari sejumlah kepala SMP/MtsN dari berbagai kecamatan di Simalungun, saat ditemui di pelataran parkir SMP Negeri 2 Siantar, di Jalan H Ulakma Sinaga, Kecamatan Siantar, Simalungun, Rabu (16/9). Muka usang tercermin dari wajah mereka saat ditanya mengenai dana UAS yang baru saja mereka terima.

Tanpa mengumbar identitas diri, METRO mengajak mereka menceritakan tentang dana UAS tersebut. Salahseorang kepala MTsN di Perdagangan Kecamatan Bandar, membuka bicara mengatakan dana UAS yang ia terima sangat sedikit.

Ia menuturkan, dana UAS untuk MTsN hanya Rp14 ribu per siswa. Maka, dari 26 siswa yang tercatat mengikuti UAS di sekolahnya mereka menerima dana sebesar Rp364 ribu. Namun apa dikata, dana yang seharusnya ia terima dipotong 10 persen.

Salahseorang kepala SMPN juga dari kecamatan Bandar, mengatakan pemotongan itu dilakukan tanpa kompromi. Begitu tiba di ruang Wakasek tempat pembagian dana itu dilakukan, mereka langsung diminta melakukan penandatanganan sebagai bukti telah menerima dana tersebut. Setelah itu uang baru diberikan dua orang petugas dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Simalungun yang bertugas di ruangan itu.

Ketika ditanya apakah mereka tidak meminta penjelasan mengapa dana UAS itu tidak sepenuhnya diterima, pria berkacamata itu mengatakan sudah saling mengertilah. "Terkadang juga, kalau terlalu banyak nanya susah jugalah. Kita anggap aja, pemotongan itu untuk uang buka puasa," ujarnya berseloro.

Kemudian rekannya yang lain juga kepala SMP dari Kecamatan Silimakuta mengatakan peruntukkan dana UAS itu sebenarnya sudah mereka realisasikan pada bulan Mei 2009, saat ujian kelulusan Tahun Ajaran 2008/2009, yang lalu. Dijelaskannya, dana itu diperuntukkan untuk biaya pengawas, penggandaan berkas-berkas berkaitan dengan ujian tersebut dan lain sebagainya. "Semuanya sudah kita dahulukan. Sebenarnya, pencairan dana ini terlambat," tukasnya.

Namun tetap harus diambil untuk mengganti dana uang telah kita keluarkan. Meski jumlahnya diakuinya jumlahh dana diterima hanya sedikit. Seperti katanya, sebanyak 100 siswa yang tercatat di SMP yang ia kelola ikut UAS masing-masing menerima dana sebesar Rp25 ribu per orang. Maka jumlah dana seharusnya ia terima sebesar Rp2,5 juta. Namun ia harus merelakan dana itu tidak sepenuhnya ia terima. Sebesar 10 persen dipotong petugas dinas pendidikan. "Memang tidak adil ini, sebaiknya kita akan beberkan aja pemotongan ini ke wartawan," katanya geram.

Sementara salahseorang petugas dari Dinas Pendidikan ketika ditemui di salahsatu ruangan SMP Negeri 2 (eks kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun), berinisial SBY, membantah tudingan para kepala sekolah tersebut. "Tidak ada pemotongan, dana UAS telah dibagikan sesuai dengan jumlah siswa di sekolah masing-masing," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Drs Masri, ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya mengatakan akan menyelidiki oknum yang dituding melakukan pemotongan itu.

Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Mangapul Purba SE, mengatakan meminta para kepala sekolah itu transparan dan melaporkan pemotongan itu ke DPRD jika tidak bersedia langsung ke penegak hukum. Jika benar ada pemotongan, lalu siapa nama petugas yang melakukan pemotongan itu biar ditindak. "Kita akan proses sekali dalam dua puluh empat jam," tegasnya.

Namun, bagaimana hendak diproses jika para kepala sekolah itu sendiri tidak bersedia menyebutkan siapa oknumnya, bagaimana hendak dilakukan tindakan. "Kita harus blak-blakkan," tukasnya. (dro)