Hadiri Beramai-Ramai

Selasa, 29 Desember 2009

Profil SBM

Sanggar Bebas Merdeka

berdiri pada tanggal 11 Agustus 2009, diprakarsai oleh Randy Syahrizal, M. Laksamana Mahardika, Rahmad Dian Harahap dan Arlen Girsang. SBM merupakan sebuah komunitas seni dan sastra yang bersifat terbuka.

Sebenarnya gagasan mengenai pembentukan sebuah wadah atau sanggar yang bertujuan untuk menghimpun seniman-seniman dan sastrawan-sastrawan muda yang miskin pengalaman namun punya keinginan belajar dan berkarya sudah diwacanakan sejak setengah tahun yang lalu. namun terlambat bukanlah sebuah bentuk kemunduran. keinginan belajar dan berkarya adalah semangat awal yang diusung oleh pekerja-pekerja seni dan budaya didalam Sanggar Bebas Merdeka.

Sanggar ini berkedudukan di Medan. Sanggar Bebas Merdeka mempunyai kolektif kerja yang dipimpin oleh seorang Koordinator, dan beberapa departemen. kolektif kerja sanggar saat ini masih diisi oleh 4 orang seniman amatir (namun giat belajar dan mencoba produktif dalam berkarya), antara lain :

Koordinator :
Randy Syahrizal

Departemen Sastra dan Budaya :
Rahmad Dian Harahap

Departemen Seni Rupa :
M. Laksamana Mahardika

Departemen Seni Musik :
Arlen Girsang




read more...

Jumat, 04 Desember 2009

Noam Chomsky dan Perjuangan Melawan Neoliberalisme

Robert W McChesney Neoliberalisme adalah paradigma ekonomi politik yang mendefinisikan jaman kita - ia mengacu pada berbagai kebijakan dan proses di mana segelintir kepentingan swasta diperbolehkan mengontrol sebesar mungkin kehidupan sosial agar dapat memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Awalnya diasosiasikan dengan Reagan dan Thatcher, selama dua dekade neoliberalisme telah menjadi tren ekonomi politik global yang dominan dan diadopsi oleh partai-partai politik di tengah dan banyak partai-partai kiri tradisional* maupun kanan. Partai-partai ini dan kebijakan yang mereka terapkan mewakili kepentingan mendesak para investor yang sangat kaya berupa perusahaan besar yang jumlahnya kurang dari seribu. Di samping kalangan akademisi dan anggota komunitas bisnis, istilah neoliberalisme kebanyakan tidak diketahui maupun digunakan oleh khalayak luas, terutama di Amerika Serikat. Di sana justru kebalikannya, inisiatif neoliberal dikarakterkan sebagai kebijakan pasar bebas yang mendorong usaha swasta dan pilihan konsumen, menjunjung tanggung-jawab pribadi dan inisiatif bisnis, dan menghabisi tangan mati pemerintah yang tidak kompeten, birokratik dan parasitik, yang tak pernah dapat berbuat baik bahkan bila niatnya baik, dan itu pun jarang ada. Selama satu generasi, upaya-upaya hubungan masyarakat (public relations) telah memberikan istilah dan ide ini aura yang hampir sakral. Hasilnya, klaim-klaim yang mereka ajukan jarang butuh dibela, dan itu dilakukan untuk merasionalisasikan segalanya dari mengurangi pajak bagi kaum kaya dan mempreteli regulasi lingkungan hidup hingga melucuti pendidikan publik dan program-program kesejahteraan sosial. Memang, segala aktivitas yang dapat mengganggu dominasi korporasi terhadap masyarakat, otomatis dicurigai; karena itu akan mengganggu mekanisme pasar bebas, yang diajukan sebagai satu-satunya hal yang dapat mengalokasikan barang kebutuhan dan jasa secara rasional, adil, dan demokratik. Saat tampil paling lihai, para proponen neoliberalisme terdengar seakan-akan mereka melayani rakyat miskin, lingkungan hidup, dan semua orang ketika mereka menerapkan kebijakan atas nama segelintir kaum kaya. Konsekuensi ekonomi dari kebijakan-kebijakan hampir di mana pun adalah sama, dan tepat seperti yang bisa kita duga: meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi secara massif, memperparah kesengsaraan negeri-negeri termiskin dan rakyat di dunia secara nyata, bencana bagi lingkungan hidup secara global, ekonomi global yang tak stabil dan bonanza yang tak ada duanya bagi kaum kaya. Dihadapkan pada fakta-fakta ini, para pembela tatanan neoliberal mengklaim bahwa hasil penjarahan terhadap kehidupan rakyat pasti akan menyebar ke massa luas penduduk - asalkan kebijakan neoliberal yang memperparah problem tidak diganggu. Akhirnya, kaum neoliberal tidak mampu dan tidak menawarkan pembelaan empiris bagi dunia yang sedang mereka buat. Sebaliknya, mereka menawarkan - bahkan menuntut - keyakinan relijius terhadap kebenaran mutlak pasar yang tak diregulasi, yang diambil dari teori-teori abad kesembilan-belas yang sangat sedikit relevansinya dalam dunia nyata. Kartu as terakhir para pembela neoliberalisme, walau demikian, adalah bahwa tidak ada alternatif lain. Masyarakat komunis, demokrasi sosial, dan bahkan negara kesejahteraan yang moderat seperti Amerika Serikat telah gagal, demikian klaim kaum neoliberal, dan para warganya telah menerima neoliberalisme sebagai jalan satu-satunya yang mungkin. Ia mungkin tak sempurna, tapi itulah satu-satunya sistem ekonomi yang mungkin. Pada awal abad keduapuluh, beberapa kritikus menyebut fasisme sebagai "kapitalisme tanpa sarung tangannya", artinya fasisme adalah kapitalisme murni tanpa hak-hak demokratik dan organisasi. Faktanya, kita mengetahui bahwa fasisme jauh lebih kompleks dari itu. Neoliberalisme, di sisi lain, memang "kapitalisme tanpa sarung tangan." Ia mewakili suatu era di mana kekuatan bisnis lebih kuat dan lebih agresif, serta menghadapi oposisi yang lebih tak terorganisir dibandingkan sebelumnya. Dalam iklim politik ini mereka mencoba menyusun kekuatan politik mereka dalam semua lini yang dimungkinkan, dan sebagai hasilnya kekuatan bisnis semakin sulit ditentang, serta masyarakat sipil (non-pasar, non-komersial, dan demokratik) dapat dikatakan hampir tidak ada. Justru pada penindasannya terhadap kekuatan-kekuatan non-pasar ini lah kita melihat bagaimana neoliberalisme beroperasi bukan saja sebagai sistem ekonomi, tapi juga sebagai sistem politik dan budaya. Di sini terdapat perbedaan mencolok dengan fasisme, yang berdasarkan rasisme dan nasionalisme membenci demokrasi formal dan gerakan sosial yang sangat termobilisasi. Neoliberalisme berjalan paling baik ketika terdapat demokrasi elektoral, tapi ketika penduduknya dijauhkan dari informasi, akses, dan forum-forum publik yang dibutuhkan bagi partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dituturkan oleh guru neoliberal Milton Friedman dalam Capitalism and Freedom, karena penciptaan-profit adalah esensi demokrasi, pemerintah mana pun yang mengupayakan kebijakan anti-pasar adalah anti-demokratik, tak peduli sebesar apa pun dukungan rakyat terdidik terhadap mereka. Maka yang terbaik adalah membatasi kerja pemerintahan dalam melindungi kepemilikan swasta dan mempertahankan kontrak perjanjian yang ada, serta membatasi debat politik pada isu-isu yang tak penting. (Persoalan yang penting seperti produksi dan distribusi sumber daya serta organisasi sosial harus ditentukan oleh kekuatan pasar.) Berbekal pemahaman demokrasi yang sesat ini, kaum neoliberal seperti Friedman tidak keberatan dengan aksi militer penggulingan pemerintahan Allende di Cili yang terpilih secara demokratik, karena Allende mengganggu kontrol bisnis dalam masyarakat Cili. Setelah lima belas tahun berada di bawah kediktatoran yang seringkali brutal dan liar - semuanya atas nama pasar bebas yang demokratik - demokrasi formal dihidupkan kembali pada 1989 dengan konstitusi yang sangat mempersulit, kalau tak bisa dibilang tak memungkinkan, bagi warga negara untuk menentang dominasi militer-bisnis dalam masyarakat Cili. Itulah demokrasi neoliberal secara ringkas: perdebatan remeh-temeh tentang isu-isu yang tak penting oleh partai-partai yang pada dasarnya mengupayakan kebijakan yang sama-sama pro-bisnis, terlepas dari perbedaan formal dan perdebatan kampanye. Demokrasi dibolehkan selama upaya mengontrol bisnis berada di luar pembahasan atau perubahan oleh rakyat, dengan kata lain, selama itu bukan demokrasi. Sistem neoliberal dengan demikian memiki produk sampingan yang penting dan dibutuhkannya - warga negara yang terdepolitisasi, ditandai oleh apatisme dan kesinisan. Bila demokrasi elektoral hanya berdampak kecil dalam kehidupan sosial, tidaklah rasional memberikannya banyak perhatian; di Amerika Serikat, lahan berkembang-biaknya demokrasi neoliberal, jumlah pemilih dalam pemilihan kongres tahun 1998 mencatat rekor terendah, dengan hanya sepertiga warga dengan hak pilih hadir di tempat pemungutan suara. Walau terkadang ini menjadi kekuatiran partai-partai besar seperti Partai Demokrat AS yang cenderung mengincar suara dari mereka yang dimiskinkan, rendahnya jumlah pemilih cenderung diterima dan didukung oleh kekuatan-kekuatan yang ada sebagai sesuatu yang sangat baik; karena para non-pemilih, bukan kejutan lagi, secara menyolok berasal dari kelas miskin dan pekerja. Kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan minat pemilih dan tingkat partisipasi segera dikebiri sebelum sampai ke arena publik. Di Amerika Serikat, contohnya, dua partai besar yang didominasi kekuatan bisnis, dengan dukungan komunitas korporasi, telah menolak undang-undang reformasi - beberapa diantaranya mereka caci-maki - sehingga tidaklah mungkin membentuk partai politik baru (yang dapat menarik minat non-bisnis) dan membuatnya efektif. Walaupun sering terlihat adanya ketidakpuasan dengan Partai Republikan dan Partai Demokrat, politik elektoral adalah satu arena di mana konsep kompetisi dan pilihan bebas tidak banyak bermakna. Dalam beberapa aspek, kaliber debat dan pilihan dalam pemilihan umum neoliberal cenderung menyerupai negara komunis berpartai-tunggal daripada suatu demokrasi sejati. Tapi ini belum mengindikasikan dampak berbahaya neoliberalisme dalam budaya politik yang berpusat pada warga. Di satu sisi, ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan neoliberal menghambat segala upaya untuk merealisasikan kesetaraan hukum yang dibutuhkan untuk membuat demokrasi kredibel. Korporasi besar memiliki sumber daya untuk mempengaruhi media dan menguasai proses politik, dan hal itu mereka lakukan. Dalam politik elektoral AS, sebagai satu contoh saja, seperempat dari satu persen warga terkaya di Amerika memberikan 80% dari keseluruhan kontribusi politik individual; sedangkan korporasi menghabiskan lebih banyak uang untuk itu dibandingkan buruh dengan perbandingan sepuluh banding satu. Dalam neoliberalisme ini semua masuk akal; pemilihan umum mencerminkan prinsip pasar, dengan besarnya kontribusi sebanding dengan investasi. Hasilnya, ia memperkuat anggapan bahwa politik elektoral tidak relevan bagi kebanyakan orang dan kekuasaan korporasi tetap terjaga tanpa digugat. Di sisi lain, agar efektif, demokrasi mengharuskan orang merasakan koneksi dengan sesama warga negara, dan koneksi ini memanifestasikan dirinya melalui beragam organisasi dan institusi non-pasar. Budaya politik yang hidup membutuhkan kelompok-kelompok komunitas, perpustakaan, sekolah umum, organisasi warga, koperasi, tempat pertemuan umum, asosiasi sukarelawan, dan serikat buruh yang memberikan jalan bagi warga untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sesamanya. Demokrasi neoliberal, dengan konsep pasar uber alles, membidik sektor ini. Bukannya warga negara, ia menghasilkan konsumen. Bukannya komunitas, ia memproduksi mal-mal belanja. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang teratomisasi, terdiri dari individu-individu yang terpisah-pisahkan, yang merasakan demoralisasi dan secara sosial tidak berdaya. Ringkasnya, neoliberalisme adalah musuh utama dan terdepan bagi demokrasi partisipatoris sejati, bukan saja di Amerika Serikat tapi di seluruh penjuru planet, dan ini akan berlanjut di masa depan. Adalah tepat bahwa Noam Chomsky merupakan tokoh intelektual terdepan di dunia saat ini dalam pertempuran merebut demokrasi dan melawan neoliberalisme. Pada tahun 1960an Chomsky adalah kritikus perang Vietnam utama yang berasal dari AS dan, lebih luas lagi, mungkin merupakan seorang analis paling tajam mengenai kebijakan luar negeri AS yang menghancurkan demokrasi, menghanguskan HAM, dan mengedepankan kepentingan segelintir kaum kaya. Pada tahun 1970an, Chomsky (bersama mitranya, Edward S. Herman) mulai melakukan riset tentang cara-cara media berita AS melayani kepentingan elit dan menghambat kapasitas warga negara dalam mengatur secara sungguh-sungguh kehidupan mereka secara demokratik. Buku mereka yang terbit tahun 1988, Manufacturing Consent masih menjadi titik tolak bagi penyelidikan yang serius mengenai kinerja media berita. Selama tahun-tahun ini Chomsky, yang dapat dikarakterkan sebagai seorang anarkis atau mungkin lebih akuratnya, sosialis libertarian, ialah seseorang yang vokal, berprinsip, serta secara konsisten dan demokratik menentang dan mengritik negara dan partai politik Komunis dan Leninis. Ia mendidik tak terhitung banyaknya orang, termasuk saya sendiri, bahwa demokrasi adalah batu pijakan yang tak bisa dinegosiasikan dalam masyarakat paska-kapitalis apa pun yang patut diperjuangkan atau menjadi tempat kita menjalani hidup. Pada saat bersamaan, ia mendemonstrasikan absurdnya menyama-nyamakan kapitalisme dengan demokrasi, atau berpikir bahwa masyarakat kapitalis, bahkan dalam situasi terbaiknya, akan membuka akses informasi atau pengambilan keputusan yang melampaui kemungkinan yang paling sempit dan terkontrol. Saya ragu bahwa ada penulis lain, kecuali mungkin George Orwell, yang mendekati Chomsky dalam menghimpun secara sitematis kemunafikan kaum penguasa dan para pakar ideologi di masyarakat Komunis dan kapitalis dengan klaim mereka bahwa demokrasi mereka adalah bentuk paling sejati yang dimungkinkan bagi kemanusiaan. Pada tahun 1990an, semua ragam tema karya politik Chomsky - dari anti-imperialisme dan analisis kritik media hingga tulisan-tulisan tentang demokrasi dan gerakan buruh - telah dikumpulkan, berkulminasi pada karya seperti Profit Over People, tentang demokrasi dan ancaman neoliberal. Chomsky telah banyak berjasa dalam menghidupkan pemahaman tentang persyaratan sosial bagi demokrasi, dengan menarik pelajaran dari Yunani kuno maupun pemikir-pemikir utama dalam revolusi demokratik dari abad ketujuhbelas dan delapanbelas. Sebagaimana dijelaskannya, tidaklah mungkin menjadi proponen demokrasi partisipatoris dan pada saat bersamaan menjadi kampiun kapitalisme atau masyarakat lainnya yang terbagi-bagi dalam kelas. Dalam melakukan penilaian terhadap perjuangan historis riil untuk demokrasi, Chomsky juga mengungkap bahwa neoliberalisme sama sekali bukan hal baru; ia hanyalah versi terkini dari peperangan yang dilakukan oleh segelintir kaum kaya untuk memangkas hak-hak politik dan kekuasaan warganegara dari kaum yang jumlahnya jauh lebih besar. Chomsky bisa jadi juga seorang kritik terdepan terhadap mitologi pasar "bebas" alami, yakni hymne gembira yang didesakkan ke kepala kita tentang ekonomi yang kompetitif, rasional, efesien, dan adil. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chomsky, pasar hampir selalu tak pernah kompetitif. Sebagian besar ekonomi didominasi oleh korporasi yang massif dengan kontrol luar biasa terhadap pangsa pasar mereka dan oleh karenanya menghadapi sedikit kompetisi berharga seperti yang digambarkan dalam buku-buku pelajaran ekonomi dan pidato-pidato politikus. Lebih jauh lagi, berbagai korporasi pun adalah organisasi yang secara efektif totaliter, beroperasi menurut garis non-demokratik. Dengan ekonomi kita yang berpusat pada institusi seperti itu, sungguh terkompromikanlah kemampuan kita untuk memiliki masyarakat yang demokratik. Mitologi pasar bebas juga meyakini bahwa pemerintah adalah institusi yang tak efesian dan harus dibatasi, agar tidak merugikan sihir laissez faire alami pasar. Faktanya, sebagaimana ditekankan oleh Chomsky, pemerintah menempati posisi sentral dalam sistem kapitalis modern. Mereka dengan murah hati menyubsidi korporasi dan bekerja untuk mendorong kepentingan korporasi dalam berbagai lini. Korporasi yang diuntungkan oleh ideologi neoliberal faktanya justru sering munafik: mereka menghendaki dan mengharapkan pemerintah untuk mengucurkan dolar pajak ke mereka, dan melindungi pasar mereka dari kompetisi, tapi mereka ingin diyakinkan bahwa pemerintah tidak akan memajaki mereka atau memberi dukungan atas nama kepentingan non-bisnis, terutama kaum miskin dan kelas pekerja. Pemerintah justru lebih besar dari sebelumnya, tapi di bawah neoliberalisme mereka lebih tidak berpura-pura mengakomodasi kepentingan non-korporasi. Peran sentral pemerintah dan pembuat kebijakan paling nyata terlihat dalam kemunculan ekonomi pasar global. Apa yang dipresentasikan oleh para ideolog pro-bisnis sebagai ekspansi alami pasar bebas melintasi perbatasan, pada faktanya adalah sebaliknya. Globalisasi adalah hasil dari pemerintah-pemerintah adidaya, terutama Amerika Serikat, yang mendorong kesepakatan-kesepakatan dagang dan perjanjian lainnya ke tenggorokan rakyat dunia untuk memudahkan korporasi dan kaum kaya mendominasi ekonomi-ekonomi bangsa di seluruh dunia tanpa bertanggung-jawab apa pun terhadap rakyat-rakyat bangsa tersebut. Proses ini tampak paling jelas dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada awal 1990an dan kini dalam perumusan rahasia atas nama Kesepakatan Investasi Multilateral (MAI). Sesungguhnya, salah satu ciri paling menyolok dari sistem ini adalah kemampuannya mengebiri diskusi dan debat yang jujur dan terbuka tentang neoliberalisme di Amerika Serikat maupun tempat lainnya. Kritik Chomsky terhadap tatanan neoliberal secara efektif berada di luar jangkauan analisa mainstream meskipun tersedia landasan empiris yang kuat dan berkomitmen pada nilai-nilai demokratik. Di sini, analisa Chomsky tentang sistem doktrinal dalam demokrasi kapitalis menjadi berguna. Korporasi media berita, industri Humas, ideolog-ideolog akademisi, dan budaya intelektual menuliskan sandiwara besar untuk menyajikan "ilusi yang dibutuhkan" agar situasi yang tak dapat ditolerir ini tampil seolah-olah rasional, berlandaskan niat-baik, dan dibutuhkan (kadang perlu tampil diinginkan). Sebagaimana buru-buru ditunjukkan oleh Chomsky, ini bukan konspirasi formal oleh kepentingan besar, karena tak perlu seperti itu. Melalui beragam mekanisme institusional, dikirimkan sinyal-sinyal kepada para intelektual, komentator, dan wartawan, untuk mendorong agar status quo terlihat sebagai pilihan terbaik di antara yang mungkin. Diupayakan pula agar mereka yang diuntungkan oleh status quo dijauhkan dari tantangan. Karya Chomsky adalah seruan langsung bagi para aktivis demokratik untuk membangun kembali sistem media kita agar terbuka bagi perspektif dan penyelidikan anti-korporasi dan anti-neoliberal. Ini juga suatu tantangan bagi semua intelektual, atau setidaknya mereka yang menyatakan berkomitmen terhadap demokrasi, untuk berkaca langsung di hadapan cermin dan menanyakan diri mereka sendiri kepentingan siapa, dan untuk nilai-nilai apa, mereka melakukan pekerjaan mereka. Deskripsi Chomsky tentang cengkraman neoliberal/korporasi dalam ekonomi, kebijakan, jurnalisme, dan budaya kita begitu kuat dan menimbulkan keprihatinan sehingga bagi beberapa pembaca itu dapat menciutkan nyali. Dalam masa politik yang mendemoralisir ini, beberapa pihak dapat mengambil langkah berikutnya dengan menyimpulkan bahwa kita terjebak dalam sistem yang regresif ini karena, sayangnya, umat manusia praktis tak mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih manusiawi, egalitarian dan demokratik. Faktanya, kontribusi terbesar Chomsky mungkin terletak pada penekanannya pada kecenderungan demokratik yang fundamental dalam rakyat di dunia, dan potensi revolusioner yang tersirat dalam denyut tersebut. Bukti terbaik tentang kemungkinan ini adalah begitu bersusah-payahnya korporasi mencegah berdirinya demokrasi politik yang sejati. Para penguasa dunia memahami secara implisit bahwa sistem mereka didirikan untuk memenuhi kebutuhan segelintir, bukan banyak orang, dan bahwa orang yang lebih banyak tersebut tidak dapat dibolehkan mempertanyakan atau mengubah kekuasaan korporasi. Bahkan dalam demokrasi tambalan yang memang ada, komunitas korporasi bekerja tanpa henti untuk mengawasi agar isu-isu penting seperti MAI tidak pernah diperdebatkan secara umum. Dan komunitas bisnis membelanjakan uang yang sangat banyak untuk menyewa aparat humas untuk meyakinkan rakyat Amerika bahwa yang ada adalah yang terbaik dari segala yang mungkin. Menurut logika ini, kemungkinan perubahan sosial yang lebih baik perlu ditakuti bila komunitas korporasi meninggalkan humasnya dan tak lagi menyogok pemilu, membolehkan media representatif, dan tak keberatan mendirikan demokrasi partisipatoris egalitarian sejati karena ia tak lagi takut pada kekuatan rakyat banyak. Pesan-pesan neoliberalisme yang paling lantang adalah bahwa tidak ada lagi alternatif terhadap status-quo, dan bahwa umat manusia telah mencapai tingkat yang tertinggi. Chomsky menunjukkan bahwa terdapat beberapa periode lain sebelumnya yang dinyatakan sebagai "akhir sejarah". Pada tahun 1920an dan 1950an, contohnya, kaum elit AS mengklaim bahwa sistem yang ada berjalan baik dan kejinakan massa mencerminkan kepuasan meluas terhadap status quo. Peristiwa yang terjadi tak lama setelah itu membuat terang benderang ketololan keyakinan tersebut. Dugaan saya adalah bila kekuatan demokratik mencatat sedikit saja kemenangan nyata, darah pun segera mengalir kembali dalam nadi mereka, dan pembicaraan tentang tidak adanya harapan untuk perubahan akan bernasib sama seperti fantasi-fantasi kaum elit sebelumnya tentang kejayaan kekuasaan mereka yang akan berlangsung selama seribu tahun. Pandangan bahwa tidak ada alternatif yang lebih baik terhadap status quo justru saat ini lebih parah dibandingkan sebelumnya, dalam era di mana terdapat teknologi-teknologi yang susah diterima akal dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi manusia. Benar bahwa masih belum jelas bagaimana kita dapat mendirikan tatanan paska-kapitalis yang dimungkinkan, bebas, dan manusiawi; pandangan itu memiliki kesan utopia. Tapi tiap langkah maju sejarah, dari pengakhiran perbudakan dan pendirian demokrasi untuk mengakhiri kolonialisme formal, pada titik tertentu harus menaklukkan anggapan bahwa hal tersebut tak mungkin karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chomsky, aktivisme politik terorganisir berjasa atas tingkat demokrasi yang kita miliki saat ini, hak pilih universal bagi orang dewasa, hak-hak perempuan, serikat buruh, hak-hak sipil, kebebasan yang kita nikmati. Bahkan bila pandangan tentang masyarakat paska-kapitalis tampaknya tak tercapai, kita tahu bahwa aktivitas politik manusia dapat membuat dunia tempat kita tinggal menjadi sangat manusiawi. Ketika kita mencapai titik tersebut, mungkin kita akan dapat kembali memikirkan tentang pembangunan ekonomi politik yang berdasarkan pada prinsip kerjasama, persamaan, pemerintahan swadaya, dan kebebasan individu. Hingga saat itu tiba, perjuangan untuk perubahan sosial bukanlah persoalan hipotetik. Tantangan neoliberal saat ini telah menyebabkan krisis politik dan ekonomi yang massif dari Asia timur ke Eropa timur dan Amerika Latin. Kualitas kehidupan di negeri-negeri maju seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Utara sangat rapuh dan masyarakatnya berada dalam keresahan yang cukup berarti. Pergolakan besar menghantui tahun-tahun dan dekade ke depan. Terdapat keraguan yang cukup besar tentang kelanjutan dari pergolakan itu, dan sedikit saja alasan untuk memikirkan itu akan otomatis berujung pada resolusi yang demokratik dan manusiawi. Itu akan ditentukan oleh bagaimana kita, sebagai rakyat, mengorganisir diri, merespon, dan beraksi. Seperti dikatakan Chomsky, bila kau beraksi layaknya tak ada perubahaan yang lebih baik, maka kau menjamin bahwa tidak ada perubahan yang lebih baik. Pilihan ada pada kita, pilihan ada pada Anda. ------------- *Kiri tradisional yang dimaksud adalah partai-partai komunis peninggalan perang dingin.
read more...

HMI Fisip USU Dukung Hak Angket Bank Century

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fisip Universitas Sumatera Utara (USU) mendukung penuh hak angket DPR RI untuk kasus Bank Century. Dukungan tersebut disampaikan dalam aksi demo di bundaran Majestik Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (2/12). Koordinator aksi, Edo di kampus USU sebelum menuju lokasi aksi menyebutkan, dukungan yang disampaikan ini sebagai bentuk kepedulian penyelesaian kasus Bank Century secara transparansi dan tuntas. "Dalam proses hak angket itu diharapkan anggota DPR RI tidak menjadi para koruptor-koruptor baru," tegas Edo. Aksi yang dilakukan puluhan HMI Fisip USU di Bundaran Majestik itu dengan menggelar poster dan spanduk, sehingga sempat mengundang perhatian pengguna lalu lintas. Edo dalam orasinya meminta agar segera selesaikan kasus Bank Century dan selamatkan uang negara sebesar 6,7 triliun. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Presiden RI harus tegas dalam menangani semua kasus ini. "Presiden harus tegas dan tidak menutupi-nutupi kasusnya. Bahkan jika memang tidak mampu, mundur saja dari jabatannya," kata Edo. Kepada segenap jajaran pemerintahan diharapkan juga agar menjalankan dan menegakkan tugas serta fungsi aparatur hukum negara demi Indonesia bebas dari korupsi. Kasus korupsi yang merajalela di negara ini, menurut Edo sudah sangat mengakar yang sudah sampai ke fondasinya. Kondisi itu cukup memprihatinkan bagi negara ini, sebab korupsi bisa menjadi bahaya laten, sehingga mengakibatkan dampak yang lebih parah mungkin dari pada pembantaian massal atau genosida. "Kami kecewa dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di tubuh pemerintahan negara kita ini, baik di eksekutif, legislatif termasuk aparatur hukum yang seharusnya menegakkan dan mengadili permasalahan yang ada, namun sampai saat ini belum juga terselesaikan," kata Edo. HMI Fisip USU sesalkan kasus Bank Century yang merugikan negara sebesar 6,7 Triliun, padahal seharusnya dana tersebut dapat dialirkan untuk kesejahteraan rakyat.
read more...

Selasa, 01 Desember 2009

Ribuan Demonstran Kepung Gedung DPR/MPR RI

Selasa, 1 Desember 2009-19.41 WIB | bravo Jakarta (Berdikari Online) - Ribuan pemuda dan mahasiswa mengepung gedung DPR/MPR sejak pagi, Selasa (01/12), untuk menyatakan dukungan terhadap usul penggunaan Hak Angket DPR untuk mengusut kasus Bank Century. Berdasarkan pantauan Berdikari Online, sedikitnya ada enam kelompok pergerakan yang menggelar aksi di depan gedung DPR RI, diantaranya Aliansi Parlemen Jalanan (APJ), Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Indonesia, Repdem, Serikat Pemuda dan Mahasiswa Indonesia, dan HMJ Universitas Trisakti. Dalam aksi itu, masing-masing kelompok datang secara terpisah, kemudian membuat panggung berorasi secara terpisah pula. Aliansi Parlemen Jalanan melakukan pergelaran topeng monyet, yang menggambarkan sejumlah pejabat penting mencuri uang dari bank century. Sementara kelompok demonstran lainnya menggelar orasi-orasi politik secara bergantian. Pada intinya, mereka menuntut agar DPR serius memperjuangkan hak angket untuk mengungkap dugaan skandal dalam kasus century. Massa memasang dua buah banner berukuran besar tepat di pintu gerbang gedung DPR RI, berisikan foto dan poster kecaman terhadap Budiono dan Sri Mulyani. "Kita menginginkan, bahwa pengungkapan kasus century ini dilakukan dengan serius melalui hak angket ini," ujar Lalu Hilman Afriandi, juru bicara Aliansi Parlemen Jalanan, Selasa (01/12). Menurutnya, proses hak angket ini merupakan dorongan politik di tingkat elit, namun memerlukan dukungan dan pengawasan dari rakyat secara keseluruhan. Untuk itu, katanya, rakyat perlu mengorganisasikan kekuatan untuk mengawal proses politik itu. Dalam aksi itu, massa juga menuntut pencopotan terhadap Budiono dan Sri Mulyani, dua pejabat yang disebutkan paling bertanggung jawab terhadap pengucuran dana Rp6,7 triliun untuk bank century saat itu. Beberapa saat kemudian, perwakilan pengusul hak Angket dari PDI Perjuangan, Maruar Sirait menemui para demonstran. Dia menyampaikan hasil paripurna DPR-RI, yang mengabulkan penggunaan Hak Angket oleh DPR untuk mengusut skandal Bank Century. (Ulf)


read more...

Jumat, 27 November 2009

Pujian Dan Cacian Pada Skandal Century

Gonjang-ganjing kasus bank Cenutry kini kembali naik kepermukaan dan kian menghebohkan, sementara keresahan publik lagi usai lantaran perseretuan hukum antara Kejaksaan Agung Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belumlah usai. Berbagai komentar publik dan polemik di media massa, pun ramai bermunculan. Mulai dari pujian hingga cacian yang ditujukan kepada para pejabat negara yang terlibat dalam persoalan hukum tersebut. Skandal Bank Century terkuak ke permukaan ketika kalah kliring pada 13 November 2008. Pemerintah pun memutuskan untuk menyelamatkan bank swasta itu di tengah bayang-bayang krisis keuangan global yang telah melanda dunia saat itu khususnya di Amerika Serikat. Saat itu pemerintah tidak mau ambil resiko sebab jika sampai Bank Century ambruk dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kebijakan untuk memberikan dana talangan (bail out) segera saja diputuskan guna mencegah “rush” berupa penarikan dana secara besar-besaran dari para nasabah, seperti yang terjadi pada 1998. Pemerintah turun tangan mengambil alih bank itu lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 21 November 2009. Dana sebesar Rp6,7 triliun digelontor ke bank tersebut dengan harapan bisa beroperasi kembali secara normal. Aparat kepolisian juga bertindak cepat pada 26 Desember 2008, Mabes Polri menahan salah satu pemegang yang juga menjadi Direktur Utama yakni Robert Tantular. Sayangnya, dua pemegang saham yang andil besar atas jatuhnya bank itu yakni Rafat Ali Risvi dan Hesham Al Warraq terlanjur kabur ke luar negeri. Begitu juga dengan Kepala Divisi Bank Note Bank Century, Dewi Tantular, yang tidak lain adik Robert juga kabur. Polri telah menetapkan 17 tersangka dalam skandal itu namun baru 11 orang yang telah dan akan diajukan ke pengadilan sedangkan yang lainnya kabur. Jumlah tersangka akan terus berkembang karena penyidikan masih terus berlangsung. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Susno Duadji mengatakan, kasus pidana skandal Centuruy terus berkembang bahkan bisa “beranak pinak”. Misalnya, ada kasus reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas di skandal itu dan ada kasus penipuan dan penggelapan di kasus Antaboga. Kasus pidana yang ada antara lain perbankan, investasi ilegal, kredit fiktif, penipuan, penggelapan dan pencucian uang. “Jadi Robert Tantular memang sudah divonis empat tahun namun dia akan disidang lagi untuk kasus lain. Setidaknya ada enam kasus yang menjadikan dia sebagai tersangka. Dia bisa keluar masuk pengadilan untuk kasus yang berbeda,” katanya. Memburu Asset Tidak hanya menyeret pelaku kejahatan ke pengadilan, pemerintah juga memburu asset milik pelaku kejahatan dan milik Bank Century baik di dalam maupun di luar negeri. Awalnya, Polri cuma menyita sejumlah aset milik para tersangka. Aset-aset itu antara lain 22 hektare tanah di Jl. Fatmawati, 100 hektare tanah di Depok, dan 75 persen saham di PT Bumi Serpong Damai, 100 persen saham Serpong Plaza, Perumahan Buana Plaza, Serpong Trade Center, dan Takeda Farmasi serta Rumah Sakit Husada Utama. Polri juga menyita uang tunai Rp546 juta, saham di PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia sebanyak 3,295 miliar lembar saham, dan saham PT Bahana Sekuritas sebanyak 269 juta lembar. Aset lain yang disita adalah uang tunai Rp 25,5 miliar, tiga unit mobil, empat sertifikat tanah di Cempaka Putih senilai Rp350 juta. Selain itu, masih ada uang tunai di Krendang Duri Utara sebesar Rp200 juta, Desa Cinere Rp 500 juta, dan Kemang 1 Rp 1,6 miliar, serta dua unit apartement di Four Seasons Jakarta Selatan dan Asscot di Jakarta Pusat. Perburuan aset pun dilanjutkan ke luar negeri dengan bekerja sama dengan negara lain. Pelacakan asset itu tidak saja melibatkan Polri tapi juga Bank Indonesia, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Departemen Hukum dan Ham serta Bank Century yang kini berubah nama menjadi Bank Mutiara. Tim pelacak asset Century bekerja sama dengan jumlah negara berhasil membekukan secara permanen uang milik Rifat Ali Risvi dan Hesham Al senilai USD 1,164 miliar atau setara Rp11,64 triliun yang tersimpan di UBS AG Bank, Standard Chartered Bank dan ING Bank. Pencarian dana itu menunggu proses persidangan di Indonesia selesai. Susno menambahkan, ada harta Robert dan beberapa mantan pemilik Century sekitar Rp12 triliun hingga Rp13 triliun yang tersebar ke 10 negara di berbagai belahan dunia antara lain Hongkong, Mauritius dan Jersey. Direktur Pengawasan Bank I Bank Indonesia (BI) Boedi Armanto mengatakan Bank Century masih memiliki dana sekitar 156 juta dolar AS di Bank Dressner Swiss. “Dana ini merupakan back to back atau jaminan dari surat berharga yang dimiliki oleh Bank Century,” katanya. Bank Century, kata Boedu, juga memiliki surat berharga senilai 203 juta dolar AS yang memiliki jaminan 220 juta dolar AS salah satu bank di Swiss. Deputi Direktur Pengawasan Bank I Heru Kristiana mengatakan, pihaknya telah mendapatkan surat dari pengadilan Swiss bahwa dana jaminan sebesar 220 juta dolar AS tersebut masih ada. “Kami telah mengusahakan agar klaim dana itu,” kata Heru. Tidak itu saja, pemerinah juga menemukan dan memblokir aset di luar negeri atas nama Robert Tantular senilai Rp 192,5 miliar USB AG Bank Hongkong, Trust Structure di PJK Jersey, dan Private Wealth Management Division di Inggris. Susno mengaku gembira dengan perburuan asset itu karena jumlah asset yang disita sangat banyak dengan nilai hingga belasan triliun rupiah. “Dalam kasus yang sama sebelumnya, paling yang disita hanya beberapa puluh miliar saja,” katanya. Keberhasilan itu patut diacungi jempot karena nilai asset yang disita hingga belasan triliun rupiah. Surat Susno Sayang, keberhasilan melacak berbagai aset itu ternoda gara-gara surat yang ditandatangani oleh Susno untuk membantu pencairan uang USD 18 juta milik salah satu nasabah Bank Century, Budi Sampurno. Tuduhan terhadap Susno yang diduga menerima suap tidak terelakkan. Susno membantah telah membantu pencairan dana nasabah bank dan yang dilakukan adalah memberikan keterangan ke Bank Century bahwa uang USD 18 juta itu sudah tidak ada masalah hukum. “Tidak ada kata-kata yang berisi perintah kepada Bank Century untuk mencairkan rekening itu. Saya terbuka aja. Dan surat itu bukan rahasia kok,” ujar sambil menunjukkan surat itu kepada wartawan. Susno menulis surat itu sebagai jawabab atas pengaduan Budi yang kesulitan mencairkan uang di Bank Century karena uang itu pernah dipermasalahkan secara hukum. Ia membantah telah menerima Rp10 miliar karena membantu pencairan dana itu. ”Saya juga diisukan terima fee 10 persen juga,” katanya. Susno menantang pihak-pihak yang bisa membuktikan adanya uang Rp10 miliar atau fee 10 persen itu dan berjanji akan “membagi” kepada orang yang bisa membuktikan isu itu. Di hadapan Komisi III DPR, Susno bahkan mengucapkan sumpah sambil mengangkat tangan bahwa ia tidak menerima uang suap Rp10 miliar dalam kasus itu. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani mengatakan, hingga kini Polri belum menemukan bukti bahwa Susno menerima uang suap. Namun Tim Delapan yang dibentuk Presiden memberikan rekomendasi bahwa ada kaitan antara kasus pencairan uang itu dengan kasus Bibit-Chandra sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Presiden. Akibat kasus Bibit-Chandra yang ada kaitan dengan Century, Susno sempat mengajukan nonaktif dari jabatan namun menjabat lagi saat tim Delapan selesai bertugas. Akankan kasus suat Susno itu akan terus menjadi bahan cacian publik ditengah pujian atas keberhasilan memburu asset Bank Century ? ( ant / Santoso )


read more...

Gubernur Sumut Diharapkan Segera Tetapkan UMP

Rab, Nov 25, 2009 Medan Medan ( Berita ) : Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin diharapkan segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2010 agar dapat segera disosialisasikan kepada para “stakeholders” khususnya kepada kalangan pekerja dan dunia usaha. “Harapan kita UMP 2010 segera ditetapkan melalui SK Gubernur,” ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumut, H Mukhyir Hasan Hasibuan di Medan, Rabu [25/11] . Menurut dia, Dewan Pengupahan Daerah Sumatera Utara sudah menyampaikan besaran UMP yang dianggap realistis kepada gubernur untuk dikaji dan kemudian ditetapkan melalui SK Gubernur. Mukhyir menolak menyebut besaran UMP yang diusulkan, namun ia memastikan angkanya diperoleh berdasarkan survei yang sebelumnya telah dilakukan Dewan Pengupahan Daerah Sumatera Utara. Ia memastikan UMP 2010 yang diusulkan lebih besar dibanding UMP 2009 sebesar Rp905 ribu. “Namun tidak etis kalau besarannya kita sebut sekarang karena belum ada SK gubernur.” ”Kini kita tinggal penetapan gubernur, apakah usulan itu disetujui atau masih akan revisi lagi,” katanya. Namun demikian ia berharap gubernur segera mengeluarkan SK UMP 2010 agar Dewan Pengupahan Daerah Sumatera Utara bisa segera melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. UMP 2010 tersebut juga sangat dibutuhkan daerah kota/kabupaten untuk menentukan besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK). “Besaran upah minimum sektoral provinsi (UMSP) juga hanya bisa ditentukan berdasarkan UMP yang akan di-SK-kan gubernur, karenanya kita berharap gubernur segera mengeluarkan ketetapan mengingat waktu yang tersisa efektif hanya tinggal sebulan lagi,” katanya. ( ant )


read more...

Etnis Tionghoa Ramaikan Bursa Pasangan Calon Walikota Medan

Medan MEDAN (Berita): Bursa pemilihan calon Walikota/Wakil Walikota Medan periode 2010-2015 belakangan disemarakkan dengan munculnya sejumlah nama yang dianggap pantas untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Medan yang akan digelar dalam waktu dekat. Menurut politisi Rafriandi Nasution SE MM,peran serta kalangan etnis Tionghoa juga dianggap pantas turut meramaikan bursa pasangan calon tersebut. “Saya lihat dari beberapa nama tokoh yang telah mencuat pantas menjadi calon belum terlihat seorangpun dari kalangan etnis turunan Tionghoa,” cetus Rafriandi menjawab Berita, kemarin menanggapi semakin mencuatnya sejumlah nama yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri dalam perebutan kursi nomor 1 dan 2 di Pemko Medan dalam Pilkada Kota Medan nanti. Padahal menurutnya pasangan fluralisme yang terdiri dari pribumi dan Tionghoa punya peluang besar untuk memenangkan bursa pasangan calon walikota/wakil walikota Medan. Sejumlah nama seperti Pengusaha kondang Sumatera Utara H Rahmat Shah beserta adiknya Ajib Shah juga disebut-sebut menjadi bakal salah satu calon. Kemudian politisi yang juga Ketua Umum DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut H Kamaluddin Harahap juga dianggap pantas jadi calon Walikota Medan. Kemudian H Zulmi Eldin yang kini masih menjabat Sekda Kota Medan juga disebut-sebut bakal meramaikan bursa tersebut, serta masih ada sejumlah nama lainnya. Setidaknya menurut Rafriandi yang juga anggota Komisi C DPRD SU dari Fraksi PAN, etnis Tionghoa sudah pantas mendampingi para calon tersebut untuk posisi wakil Walikota. “Siapapun calon walikota, setidaknya punya potensi menang jika menggandeng sang wakil dari kalangan etnis turunan Tionghoa,” ucap Rafriandi. Tentu saja, politisi muda ini punya alasan kuat dalam mencetuskan prediksinya itu. Sebab menurut Rafriandi komunitas Tionghoa kini mencapai angka 22 persen dari penduduk Kota Medan yang umumnya berdomisili di perkotaan. Selain itu, seperti diketahui WNI turunan Tionghoa yang saat ini justru lebih mendominasi dalam sektor ekonomi, serta termasuk kategori pembayar pajak terbesar. “Semua itu dipastikan bisa terealisasi dengan ketat setidaknya jika salah seorang pejabat di Pemko Medan kelak dari kalangan etnis Tionghoa. Apalagi, etnis tersebut merupakan warga negara yang memang tidak bisa terpisahkan lagi dari penduduk pribumi. Bahkan,kata Rafriandi dalam visi misi yang kelak dilemparkan calon etnis Tionghoa nantinya bisa dipastikan akan mengundang ketertarikan publik. Pasalnya Sumber Daya Manusia dari etnis Tionghoa saat ini tak hanya maju dibidang ekonomi saja, namun telah menyeluruh hingga politik, sosial, olahraga,seni dan lain-lainnya yang pasti akan mendatangkan kontribusi yang besar mampu mengubah Kota Medanmenjadi kota megapolitan. Sederetan tokoh Tionghoa di Kota Medan kini bahkan punya nama besar, seperti Dr Sofyan Tan, Ketua INTI, Indra Wahidin,serta pengusaha Brilian Mochtar yang kini juga menjadi seorang politisi. Namun demikian, Rafriandi juga tak menampik jika kalangan etnis tersebut setidaknya masih pantas sebatas menduduki posisi wakil walikota, hanya disebabkan persoalan etika politik. Kenapa demikian?, karena menurut Rafriandi secara logikanya etnis dari suku lain juga cukup mendominasi di kota ini,seperti Jawa, Melayu dan Minang. “Secara logika mungkin persaingan cukup berat. Namun untuk sekedar memunculkan nama calon sah-sah sajalah,” ucapnya. Sedangkan jika untuk pemilihan lima tahun setelah periode nanti, Rafriandi mengatakan sah-sah saja jika ada kalangan etnis Tionghoa yang pantas diusung menjadi calon Walikota Medan, setidaknya setelah menunjukkan hasil kinerjanya. “Mungkin saja setelah di periode ini menjadi wakil selanjutnya menjadi calon walikota, jika memang kinerja dan komitmennya cukup baik sesuai visi misi yang diemban tentunya publik juga akan mendukung,” kata Rafriandi yang juga Ketua Badan Sepakbola Liga Instansi ini.(irm)


read more...

Minggu, 11 Oktober 2009

Cornel Simanjuntak


Menggali Tulang Pahlawan

Pencipta lagu-lagu heroik & patriotik, Cornel Simanjuntak (alm) yang dimakamkan di pemakaman kerkop, dipindahkan ke taman makam pahlawan Semaki, Yogyakarta. (ms) SERENTETAN tembakan salvo. Kemudian sisa-sisa tubuh Cornel
Simanjuntak, yang digali dari Pemakaman Kerkop, Yogya, disimpan
dalam liang lahad yang lebih terhormat di Taman Makam Pahlawan
Semaki di kota yang sama. Hari itu, 10 Nopember 1978, Yogya
mengenang kembali komponis pejuang itu.

"Gugur sebagai seniman dan prajurit tanah air," demikian kalimat
di batu nisan. Dan sambil terisak-isak muncul Blucher
Simanjuntak, adik kandung mendiang, mewakili keluarganya di Art
Gallery Senisono waktu upacara pelepasan kerangka. Ia mengaku,
seandainya Cornel dimakamkan di Sumatera, belum tentu acara
kehormatan seperti yang disaksikannya hari itu bisa terlaksana.
Satu hal yang diidamkan orangtua Cornel sendiri, T. Simanjuntak,
tak lain agar puteranya itu bisa diboyong ke Makam Pahlawan. Dan
sekarng idaman itu terlaksana -- setelah sang ayah sendiri
meninggal 5 bulan yang lalu.


Keimin Bunka Shidosho

Cornel Simanjuntak, yang dianggap membawa bibit unggul
perkembangan musik Indonesia, meninggal 15 September 1946 di
Sanatorium Pakem, Yogya, dalam status perjaka. Almarhum yang
beragama Katolik dilahirkan di Pematang Siantar tahun 1921 dari
keluarga pensiunan Polri. Cornel tamatan HIS St. Fransiscus
Medan, 1937, HIK Xaverius College Muntilan 1942.

Kemudian, jadi guru di Magelang beberapa bulan. Pindah ke
Jakarta, jadi guru SD Van Lith. Tetapi karena bakat seninya
lebih garang, ia beralih profesi ke Kantor Kebudayaan Jepang,
Keimin Bunka Shidosho. Di sanalah ia menciptakan lagu propaganda
Jepang antara lain: Menanam Kapas, Bikin Kapal, Menabung -- yang
paling populer di antaranya berjudul Hancurkanlah Musuh Kita.

Guru musiknya adalah Pater J. Schouten dan Ray serta juga
mendiang Sudjasmin. Pengalaman perangnya pun ada. 1945-1946, ia
mengarahkan moncong senjatanya kepada tentara Gurka/Inggeris.
Malang, dalam sebuah pertempuran di daerah Senen - Tangsi
Penggorengan Jakarta, pahanya tertembak. Dirawat di RSUP. Belum
sembuh benar, ia diselundupkan ke Karawang karena Gurka
melakukan pembersihan. Dari Karawang ia dikirim ke Yogya. Di
kota inilah kemudian lahir lagu-lagu yang heroik dan patriotik.
Antara lain: Tanah Tumpah Darah, Maju Tak Gentar, Pada Pahlawan,
Teguh Kukuh Berlapis Baja, Indonesia Tetap Merdeka.

Peluru di paha Cornel konon tetap bersarang ketika penyakit
kronis TBC menyerangnya -- dan langsung menumbangkannya ke liang
lahad. Menjelang maut Cornel masih sempat mengangkat telepon
untuk menyampaikan pesan-entah kepada siapa, entah pesan
apa-tapi ia keburuh jatuh, dan mata serta mulutnya menjadi kaku.
Menurut rekannya sesama pejuang, Karkono Kamajaya, menjelang
ajal ia masih sempat menulis lagu bernama Bali Putra Indonesia.
Lagu yang ditulis dengan gamelan itu belum selesai.

Pemindahan Cornel ke Mahkam Pahlawan sebenarnya sudah diusulkan
sejak September 1978. Hampir saja merepotkan, karena beberapa
instansi meminta data-data berupa bintang jasa yang ada.
Ternyata Cornel tidak sebiji pun mengantongi persyaratan itu. Ia
hanya mewariskan tanda kehormatan Piagam Satya Lencana
Kebudayaan yang dianugerahkan tahun 1961 oleh Pemerintah
Indonesia. Letkol Suharsono S., Dan Dim 0734 Yogya, menganggap
Satya Lencana itu setingkat dengan Bintang Gerilya atau
bintang-gemintang lainnya. Jadi bisa dipakai sebagai tiket masuk
Mahkam Pahlawan, asal ada izin keluarga.

Usul yang didalangi para seniman yang tergabung dalam 'Sasana
Vocalia Yogya' pimpinan Suyudono Hr tersebut, akhirnya jadi
lancar ketika KASAD Jenderal Widodo berada di Yogya 4 Nopember
lalu. Jenderal memberi instruksi oke.

Dari Kerkop, kerangka sempat diinapkan di Art Gallery Senisono
di samping Gedung Agung. Maklumlah gedung mi dlanggap pusat
kesenian Yogya. Selama itu lagu-lagu mendiang berkumandang
terus-menerus dibawakan oleh sejumlah bocah dari Paduan Suara
Bocah Bocah Sasana Vokalia. Ada enam buah karangan bunga. Tetapi
mengherankan sekali, para seniman tersohor di Yogya, termasuk
Kusbini, teman mendiang, tidak kelihatan.

Mutiara sebelum gaya

Wawancara tempo dengan binsar sitompul tentang lagu-lagu cornel simanjuntak. umumnya mengandung musik yang kuat & tidak terasa dibikin-bikin. tapi lagu zaman sekarang, antara lagu dan kata seperti tempelan saja. (ms) DI bawah ini wawancara Bambang Bujono dari TEMPO dengan Binsar
Sitompul, musikus Indonesia yang kini mangkal di Lantai VII RRI
Jakarta.

Pendapat anda tentang lagu-lagu Cornel Simanjuntak. Misalnya
marsnya dibanding mars sekarang.

Suasana penciptaannya berbeda. Lagu-lagu Cornel diciptakan saat
Proklamasi sudah mendekat -- zaman Jepang. Umumnya mengandung
musik yang kuat, tidak terasa dibikin-bikin, sederhana, sehingga
terasa seolah tak ada usaha menemukan tema misalnya. Begitu
lancar mengalir seperti kalau kita minum air. Saya kira itu
tercapai berkat bakat yang kuat yang didukung penguasaan musik
yang baik -- dan suasana waktu itu. Suasana lagu-lagunya
arsitektural: bagus, rapih, utuh. Itu sebabnya kenapa tahan
lama.

Lagu mars sekarang umumnya tidak tumbuh dari suasana yang
benar-benar mendorong spontanitas penciptanya untuk mencipta.
Biasanya lagu dan kata-kata jalan sendiri-sendiri, seperti
tempelan saja. Tujuannya banyak: soal kesehatan pun dibikin
mars, padahal lagunya kayak orang berbaris -- tidak tepat. Mars
Cornel, kata dan lagu satu ide. Bagaimana dengan lagu-lagunya
yang dipesan Jepang Pun musiknya bagus. Lagu-lagu pesanan
Jepang itu bisa dilihat sebagai latihannya, selain sebagai
upaya- hidup.

Cornel pernah membuat eksperimen dengan sajak-sajak Sanusi Pane.
Pendapat anda? Lho kok dibilang eksperimen? Buat saya dia itu
sudah berhasil. Dia betulbetul menyukai beberapa sajak Sanusi
Pane, menghayati benar-benar, baru menciptakan lagunya. Misalnya
O, Ang1n. Di sana irama lagu dan kata-kata sudah utuh, bukan
eksperimen lagi. Ritme yang teratur dalam kata-kata memang sudah
menarik untuk dijadikan musik. Sudah musikal.

Bagaimana kedudukan Cornel dalam musik Indonesia?

Paling menonjol dalam musik seriosa. Sumbangannya paling
berarti, meski karyanya bisa dihitung. Baru kemudian marsnya,
lalu paduan suara. Semua ciptaannya lagu serius, diciptakan
dengan kesungguhan hati.

Tapi kalau dicari siapa yang terpengaruh dia sekarang, sulit.
Meski dalam seriosa pun. Sebab, kita hanya bisa menyebut
seseorang dapat mempengaruhi kalau ciptaannya sudah memiliki
gaya yang mantap. Cornel hanya mencapai usia 25 tahun.
Ciptaannya kalau kita kumpulkan merupakan butir-butir mutiara,
tapi belum punya satu gaya, satu warna. Seandainya dia punya
kesempatan lebih lama, untuk menemukan yang khas dia, nah, itu
baru.
Tempo Edisi. 40/IIIIIIII/02 - 8 Desember 1978

read more...

Djaga Depari

read more...
read more...

Selasa, 06 Oktober 2009

Sejarah Lokal

KERAJAAN NAGUR DI SIMALUNGUN:
CATATAN DARI PENGELANA ASING DI SUMATRA TIMUR

Oleh:

Erond L. Damanik, M.Si
1. Pengantar


Terdapat dua kerajaan kuno terbesar (the great ancient kingdom) di Sumatra Utara, yaitu Aru dan Nagur. Kerajaan Aru sangat popular dalam tulisan Karo dan khususnya Melayu. Artifak kerajaan ini masih berdiri kokoh berupa batu Nisan bernuansa Islam (Islamic tomb) yang terhampar di Kota Rentang Hamparan Perak maupun Benteng Putri Hijau di Delitua Namurambe.  Sedangkan kerajaan Nagur dikenal luas sebagai kerajaan Batak yakni Simalungun.
Kedua kerajaan ini, rentan mendapat serangan dari Aceh dalam rencana unifikasi kerajaan di Sumatra dalam genggaman Aceh. Seperti diketahui, Kerajaan Aceh berencana untuk mempersatukan seluruh kerajaan di Sumatra sehingga melakukan agresi dan pelenyapan kerajaan hingga Bintan. Tentang hal ini, dapat dibaca dalam buku Tarich Atjeh dan Nusantara (1967) ataupun Singa Atjeh (1957) tulisan HM. Zainuddin. Demikian pula dalam buku Kerajaan Aceh (2007) tulisan Denys Lombard, Kronika Pasai (1987) oleh Ibrahim Alfian, Aceh: Dimata Kolonialis (1984) tulisan Snouck Hurgronje, atau pula surat Iskandar Muda kepada King James-I di Inggris pada tahun 1615 (Golden Letter: Surat Emas Raja Nusantara, 1997: Lontar Indonesia).


2. Catatan Tentang Nagur
Kerajaan Nagur diyakini merupakan salah satu kerajaan besar di Sumatra Utara yang berlokasi di Simalungun, penguasa ataupun pemerintahnya adalah dinasti Damanik. Sumber-sumber tulisan tentang Nagur umumnya diperoleh dari tulisan pengelana Tiongkok seperti Cheng Ho dan Ma Huan. Tulisan-tulisan tersebut telah dikompilasi oleh Groenoveltd, dalam Historical Notes in Indonesia and Malay (1960). Selanjutnya, menurut catatan Parlindungan (2007) dalam bukunya Tuanku Rao, Nagur berdiri pada abad ke-5 dan runtuh pada abad ke-12. Dalam buku tersebut diuraikan bahwa, Raja Nagur terakhir yang bernama Mara Silu, pada saat keruntuhan swapraja tersebut melarikan diri ke Aceh, berganti nama dan menjadi Islam. Di Aceh ia dikenal dengan gelar Malik As Saleh (Malikul Saleh). Dalam Riwayat Raja-Raja Pasai (penulis dan tahun penulis tidak diketahui), diakui bahwa pendiri kerajaan Pasai adalah Merah Silu.

Namun demikian, apabila angka yang disebutkan oleh Parlindungan tersebut dikomparasikan dengan laporan admiral Zheng Zhe (Cheng Ho) maka akan didapat bahwa, hingga tahun 1423, kerajaan Nagur masih berdiri. Didalam buku Zheng Zhe: Bahariawan Muslim Tionghoa (2002) disebut bahwa, admiral tersebut mengunjungi Nagur sebanyak 3 (tiga) kali. Pasukannya sangat terkenal dengan senjata panah beracun dan berhasil menewaskan raja Aceh.  Dalam laporan pengelana Tionghoa tersebut, nama Nagur dituliskan dengan ‘Nakkur’; ‘Nakureh’ atau ‘Japur’. Hal senada juga diketahui dalam laporan Ma Huan yakni Ying Yei Seng Lan, dimana nama Nagur yakni ‘Napur’ merupakan kerajaan ‘Batta’


Selanjutnya, dalam laporan Tomme Pires, penguasa Portugis di Malaka (1512-1515), dalam bukunya  Summa Oriental terjemahan Cortesao (1944), banyak menyinggung nama Nagur yang berdekatan dengan Aru. Atau dalam tulisan Mendes Pinto yang berjudul Acehs Crusades against the Batak 1539. Demikian pula laporan Marco Polo yang melakukan perjalanan ke Sumatra pada tahun 1292 yakni, Cannibals and Kings: Nothern Sumatra in the 1290s. Pengelana lainnya adalah  laksamana Prancis bernama Augustin De Beaulieu yang melakukan perjalanan ke Sumatra (Pasai) pada tahun 1621 dalam tulisannya yang berjudul The Tyranny of Iskandar Muda. Demikian pula pengelana Maroko Ibn Battuta yang singgah di Pasai  pada tahun 1345 dalam laporannya The Sultanate of Pasai around 1345. 

Kerajaan Nagur juga banyak disebut dalam tulisan-tulisan Melayu seperti yang dituliskan oleh T. Lukman Sinar SH (Pewaris kesultanan Serdang), dalam bukunya Sari Sejarah Serdang Jilid-I (1974) ataupun Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Sumatra Timur (2007),  ataupun TM. Lah Husny dalam bukunya Lintasan Sejarah Peradaban Penduduk Melayu Deli Sumatra Timur, (1976). Demikian pula dalam buku Tarik Aceh Jilid II yang batal diterbitkan. Selanjutnya, dalam tulisan-tulisan versi Karo seperti yang dilakukan oleh Brahmo Putro dalam bukunya Karo dari Zaman ke Zaman, (1984) justru cenderung ditulis dengan emosional, dengan cara meng-Karo-kan ARU, Nagur dan Batak Timur Raya. Sebagaimana diketahui, yang dimaksud dengan ‘Timur Raja’ dalam tulisan pemerintah colonial adalah kawasan Simalungun karena posisinya yang percis berada di pesisir Timur Sumatra Utara.

Terbukanya tabir Sumatra secara heurastik, dimulai saat penguasa Inggris di Bengkulu yakni Thomas Raffles, mengutus William Marsden pada tahun 1770 untuk menyelidiki potensi ekonomi Sumatra. Buku penyelidikan tersebut kini sudah dibukukan dengan judul “The History of Sumatra (2007). Di dalam buku tersebut banyak dituliskan tentang potensi ekonomi di Asahan yang disebutnya dengan term ‘Batta’ (Batak). Kemungkinan yang dimaksud adalah orang Simalungun yang bermukim didaerah Itu. Selanjutnya, pada tahun 1823, Whrite Philips, Gubernur Jenderal Inggris di Penang mengutus John Anderson untuk penyelidikan lebih intensif terhadap potensi ekonomi Sumatra. Buku laporan Anderson yang terkenal itu adalah Mission to the East Cost Sumatra yang diterbitkan pada tahun 1826. Buku tersebut, juga telah mendeskripsikan keadaan di Asahan atau pesisir timur Sumatra. Kuat dugaan bahwa penghuni Asahan pada saat itu adalah orang Simalungun dimana daerah domisili orang Simalungun pada saat itu memanjang hingga Asahan, Batubara dan Pagurawan (Juandaharaya dan Martin Lukito, Tole den Timorlanden das Evanggelium, 2003). Buku yang lebih sempurna, berdasarkan tinjauan akademis dan sistematika ilmiah adalah karangan Edwin M. Loeb (1935) dengan judul Sumatra: Its History and the People. Dalam karangan itu, juga disebut tentang riwayat kerajaan di Simalungun.

Penyelidikan tentang kondisi sejarah, kebudayaan dan penguasaan daerah sangat penting dilakukan terutama terhadap laporan-laporan pemerinatah Kolonial seperti laporan kepurbakalaan (Oudheikundig Verslag, OV), Laporan umum (Algemeen Verslag, AV), laporan Politik (Politiek Verslag), Laporan Penanaman (Cultuur Verslag) atau juga Laporan Serah Terima Jabatan (Memorie van Overgrave), seperti yang diwajibkan dalam tata administrasi kolonial, karena laporan-laporan tersebut banyak menuliskan tentang kondisi wilayah yang sedang dikuasai. Di Simalungun, nama-nama yang mesti diperhatikan adalah Tidemann, Kroesen, Theis, Westenberg, Neumann, Voorhoeve, dan lain-lain.

Keberadaan Nagur (512-1252) seperti dalam buku Tuanku Rao karangan MOP,  dikatakan bahwa ayahnya, Sutan Martua Raja (SMR) adalah seorang guru Kristen di Pematang Siantar dan banyak mengumpulkan bahan-bahan sejarah. Hanya saja, dokumen-dokumen tersebut musnah terbakar sebelum sempat ditulis dengan sempurna. Buku Tuaku Rao hanyalah 20% dari sejumlah dokumen yang dikumpulkan oleh SMR. Bisa jadi, laporan SMR tentang Simalungun ikut musnah terbakar.


3. Manuskrip Tentang Nagur
Manuskrip yang ada dan meriwayatkan tentang kerajaan Nagur adalah Parpadanan Na Bolag (PNB). Namun demikian, manuskrip itu membutuhkan analisis tajam serta  kehatihatian yang tinggi  karena banyak menyebut nama person, peristiwa dan daerah yang kini tidak dapat di compare dengan peta yang ada. Misalnya, dimanakah Padang Rapuhan, atau dimanakah Hararasan, atau Bondailing?. Oleh sebab itu, terhadap manuskrip tersebut mutlak dilakukan Discourse Analysis, sehingga dapat memunculkan makna yang terkandung dalam teks atau naskah.

Literatur Simalungun yang mencoba menyajikan tentang Nagur adalah Hukum Adat Simalungun (Djahutar Damanik, 1984) atau Sejarah Simalungun (TBA Tambak, 1976) tidak banyak mengupas tentang manuskrip dan keberadaan Nagur, namun cenderung menuliskannya berdasarkan oral tradition version. Demikian pula pada buku Pustaha Simalungun yang tersimpan di Perpustakaan Daerah Sumut yakni hasil transliterasi latin oleh JE. Saragih, masih terbatas pada tradisi pengobatan yang ada di Simalungun, tak satupun dalam pustaha tersebut merujuk pada nama ‘Nagur’. 

Persoalan lainnya adalah, bahwa riwayat kerajaan Nagur (Nakkureh, Nakkur, Japur) banyak disebut dalam laporan pengelana Eropa dan Tiongkok, namun dimanakah letak daripada kerajaan tersebut masih membutuhkan analisis panjang yang melibatkan Arkeolog dan Sejarawan. Dengan demikian, riwayat kerajaan Nagur dinasti Damanik di Simalungun tersebut masih memerlukan penelitian dan pengkajian secara menyeluruh (komprehensif) terutama dengan melibatkan arkeolog dan sejarawan serta antropolog sehingga riwayat kerajaan besar tersebut semakin sempurna dan berlandaskan perspektif ilmiah. Lagipula, penelitian dan kajian ilmiah, mutlak dilakukan untuk mendukung sejarah lisan yang berkembang dalam masyarakat.


4. Penutup
Berdasarkan persepsi literer (kepustakaan) tersebut diatas, diyakini bahwa kerajaan Nagur pernah eksis di Sumatra Timur tepatnya di Simalungun. Paling tidak hal tersebut dibuktikan dengan adanya catatan-catatan dari pengelana asing yang singgah di Sumatra Timur dari abad ke-6 hingga ke 16.

Demikian pula  tersedianya manuskrip yang meriwayatkan kerajaan tersebut, ataupun dikenalnya kerajaan tersebut melalui tradisi lisan. Namun demikian, untuk memperjelas eksisitensi kerajaan tersebut, baiknya dilakukan penelitian dan pengkajian yang melibatkan lintas disiplin sehingga dapat diterima kebenarannya. Paling tidak, saran ini bermanfaat atau ditujukan kepada pemerintah kabupaten Simalungun di Pematang Raya, ataupun pihak-pihak, badan atau instansi yang berwenang, demikian pula lembaga kemasyarakatan Simalungun yang ada.



Penulis: Peneliti pada Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian Universitas Ngeri Medan.

read more...

Senin, 05 Oktober 2009

Sejarah

Wawancara Asvi Warman Adam: CIA Bukan Pemain Tunggal
Minggu, 4 Oktober 2009

Sejarah tak pernah mengenal kata akhir. Demikian kata Dominick LaCapra. Seolah mengamini kata-kata sejarawan Amerika itu, Peristiwa Gerakan 30 September atau Gerakan 1 Oktober 1965 pun tak pernah berhenti dibicarakan dan dibahas. Dan memang hingga kini tak ada kepastian sejarah siapa di balik kejadian berdarah 39 tahun lalu:orang terus mengira-ngira dan menganalisanya dengan berbagai teori dari waktu ke waktu.



Lantas sejauh mana soal tersebut dilihat dari perpektif sejarah? Bagaimana pasca Orde Baru, masyarakat Indonesia seharusnya bersikap terhadap kejadian yang memakan korban sekitar 500.000 jiwa tersebut? Pada Jumat (2/10), seusai mengikuti diskusi buku The Forgotten Massacre karya Peer Holm Jorgensen di Gramedia Grand Indonesia,Jakarta,saya coba mencari jawabannya lewat obrolan nyantai dengan sejarawan LIPI: Asvi Warman Adam.

Berikut petikannya:

Bung Asvi, 11 tahun sudah Orde Baru tumbang, namun pemerintah yang berkuasa hari ini masih saja melanjutkan tradisi memperingati 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.Komentar anda?
Ya pertama soal ini memang sangat kontroversial karena menurut saya 1 Oktober itu tidak ada hubungannya dengan kesaktian Pancasila. Bahwa itu dilakukan untuk mengenang 6 jenderal yang tewas,itu betul. Kedua, Presiden, Wakil Presiden atau para pejabat tinggi negara tidak wajib untuk datang ke Lubang Buaya karena mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Utama Pertahanan dan Keamanan,Soeharto pada 29 September 1966 peringatan itu hanya diwajibkan khusus untuk seluruh kesatuan Angkatan Bersenjata tidak untuk di luar tentara.


Saat ini bagaimana seharusnya sikap pemerintah terhadap kejadian 39 tahun lalu tersebut?

Saya pikir pemerintah harus lebih adil dan berimbang. Bahwa kita harus mengutuk terbunuhnya 6 jenderal,saya setuju saja. Tapi terbunuhnya 500.000 rakyat Indonesia lainnya sesudah itu, saya pikir itu juga bukan suatu peristiwa yang lantas dilupakan begitu saja.


Ok kita masuk ke soal pembantaian itu.Sebenarnya jumlah yang riil itu berapa sih,Bung?

Banyak versi soal ini. Sarwo Edhie (Komandan RPKAD) menyebut angka 3 juta.Yang terkecil menyebut angka 78.000. Lalu Ben Anderson 500.000.Saya sendiri cenderung menilai angka 500.000 lebih realistis.
Dalam novelnya Peer menyebut-nyebut CIA sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas penjagalan tersebut…

Secara keseluruhan CIA bukan pemain tunggal dalam peristiwa itu. Ada negara lain juga seperti Inggris dan Australia. Tapi untuk soal pembantaian orang-orang PKI itu memang dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat disebutkan bahwa mereka mengakui memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada pihak Angkatan Darat. Walapun jumlahnya hanya ribuan tidak sampai ratusan ribu. Lantas mengapa jadi 500.000? Karena dalam kenyataannya di lapangan banyak improvisasi, yang bukan PKI saja bisa dibantai.
Daerah mana saja yang saat itu menjadi ladang pembantaian?

Tentu saja Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali. Itu yang terbanyak. Sisanya terjadi di Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.


Soal itu semua disebutkan dalam dokumen CIA?
Tidak. Enggak langsung CIA yang menyebutkan. Jadi begini,arsip-arsip itu merupakan hasil laporan para staff Kedubes AS di Jakarta pada 1965. Waktu itu Dubesnya Marshall Green. Saat era dia, jumlah staff kedutaan dikurangi hanya 40 dan itu hampir sepertiganya agen CIA.


Mungkin ada agen CIA yang berkulit coklat?
Mungkin saja itu.


Beberapa waktu yang lalu bahkan disebut-sebut Adam Malik adalah salah satunya?
Saya sudah bantah itu.Itu tidak benar karena hanya dikatakan oleh seorang Clyde McAvoy (mantan agen CIA di Jakarta).Hanya dia yang mengatakan itu.Terlebih sekarang dia pun sudah meninggal pula. Jadi dalam ilmu sejarah, pernyataan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dinilai hanya keterangan sepihak. Terlebih data tertulisnya pun tidak ada.


Lalu link yang menghubungkan antara CIA dengan AD apakah sudah terketahui?
Oh sudah.Kalau itu sudah.Salah satunya ya lewat Adam Malik itu. Amerika kan pernah ngasih duit 50 juta rupiah ke Angkatan Darat via sekretarisnya Adam Malik yang bernama Adiyatman.Tentu saja sepengetahuan Adam Malik.


Itu tidak cukup menjadi bukti bahwa Adam Malik sebagai agen CIA?
Ya tidak dong. Tapi bahwa dia menjadi penghubung CIA-AD:iya.



Mengapa CIA memilih Adam Malik?

Ya pertama secara ideologis Adam Malik yang Murba itu musuhnya PKI. Kedua, secara pribadi Adam Malik memiliki hubungan dekat dengan petinggi-petinggi Angkatan Darat.


Konon bantuan CIA pun sampai meliputi jaket-jaket yang dipakai anak-anak UI?
Ya itu kata Manai Sophian.Tapi saya pikir kalau dalam bentuk barang misalnya jaket enggalah. Kalau uangnya yang dibelikan jaket itu mungkin saja. Saat itu, Amerika selalu berusaha mendukung gerakan yang tujuannya menjatuhkan Soekarno.


Di arsip luar negeri Amerika Serikat pada 1965 disebut-sebut mereka memberi juga bantuan alat-alat komunikasi…

Ya itu memang betul.Jadi ada disebutkan bantuan alat-alat komunikasi kepada Indonesia sejumlah $ 2.000.000. Tapi pas menyebut detail alat komunikasi itu,tulisannya kok dihitamkan.Ini kan aneh,kalau alat komunikasi beneran kenapa harus dihitamkan? Wajar kalau lalu nalar saya bilang itu pastinya senjata karena enggak mungkinlah alat-alat komunikasi harganya sampai segitu.


Dalam peristiwa G30S, posisi PKI sendiri menurut anda bagaimana sebenarnya?


Dalam pidatonya di depan Sidang MPRS pada 1967, Bung Karno pernah mengatakan peristiwa G30S merupakan pertemuan 3 sebab: keblingernya pimpinan PKI dengan Biro Chususnya, subversi nekolim:Inggris,Australia dan Amerika Serikat serta adanya oknum yang tidak bertanggungjawab.Siapa? Bisa Soeharto, bisa Untung, bisa Latief. (hendijo)


Politikana, 3 Oktober 2009 
read more...

Membangun Pendidikan Kita

Jhon Rivel Purba      
Mahasiswa Ilmu Sejarah USU, Aktivis KDAS (Kelompok Diskusi dan Aksi Sosial)

PADA dasarnya tujuan pembangunan di negara ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Rakyat masih terombang-ambing di atas gelombang ketidakpastian. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kemelaratan, ketertindasan, dan penghisapan masih menjadi penjara yang memperihatinkan. Belum lagi bencana yang silih berganti semakin melengkapi penderitaan rakyat.
Becermin pada kenyataan, tentu ada yang salah dengan pembangunan sebelumnya. Sebab kenyataan sekarang adalah produk pembangunan masa lalu.

Tumbangnya orde lama dan tumbuhnya orde baru mengubah konsep dan arahan pembangunan. Orde lama mengutamakan kemandirian ekonomi yang ditandai dengan konsep ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dengan menasionalisasi aset-aset asing. Sementara, orde baru menggunakan konsep pembangunan yang dianjurkan oleh negara maju (AS dan Eropa).

Orde lama dan orde baru sama-sama belum mampu menyejahterakan rakyat. Bedanya, masa orde lama, aset-aset negara masih dimiliki oleh negara. Sedangkan masa orde baru, perlahan tapi pasti, aset negara berpindah tangan pada asing. Pemerintah orde baru taat pada kepentingan asing yang tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional.

Kepentingan asing adalah menguras segala kekayaan negara  dan memasarkan produk mereka ke negara ini. Selain itu, tenaga kerja yang mau (terpaksa) dengan upah rendah, semakin menggiurkan penggelembungan kekayaan asing. Untuk mencapai kepentingan itu, pemodal asing merayu (menjinakkan) penguasa negara dengan berbagai tawaran-tawaran yang pada intinya adalah keuntungan asing berlipat-lipat. Pemahaman visi yang dangkal, kepentingan jangka pendek, kepentingan pribadi maupun golongan, dan ketidakpahaman membangun telah menjadikan penguasa patuh pada asing.

Pembangunan memang berjalan berkat pinjaman utang dari asing. Jalan raya, jembatan, listrik, telekomunikasi dan gedung-gedung mewah dibangun seolah-olah negara ini tiba-tiba bermetamorfosis dari primitif menjadi modern. Itulah yang dibangga-banggakan pada masa orde baru sehingga Soeharto disebut sebagai bapak pembangunan. Padahal pembangunan fisik tersebut dominan adalah memuluskan usaha asing menguras kekayaan negeri.

Pemerintah kurang paham dalam membangun manusia Indonesia yaitu melalui pendidikan. Memang, pihak asing juga tak mau jika rakyat Indonesia cerdas karena menjadi tantangan bagi mereka melakukan eksploitasi. Lagipula, jika rakyat tetap bodoh, maka bisa dijadikan budak murahan.

Konsekuensi logis dari pembangunan masa orde baru  yang mengeksploitasi sumber daya alam yaitu telah merampas hak generasi bangsa dengan tergadainya aset negara, kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi, ketergantungan pada kekuatan ekonomi asing, pengrusakan lingkungan hidup, serta mewariskan utang.
Kini setelah 11 tahun reformasi (orde terbaru), pembangunan bangsa tampaknya masih mengikuti pembangunan orde baru. Pembangunan yang mengembangbiakkan kekayaan pemodal asing. Pemerintah tetap taat pada agenda neoliberalisme yang ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang berbau neoliberal seperti privatisasi aset-aset negara, pencabutan subsidi rakyat, dan penyerahan ekonomi pada pasar.
Rakyat miskin semakin tergusur mengatasnamakan pembangunan, orang miskin tak bisa sekolah karena tak ada subsidi pendidikan apalagi sejak dikeluarkannya UU BHP yang jelas-jelas melarang orang miskin mengecap pendidikan. Padahal seharusnya untuk membangun bangsa ini harus dimulai dari pendidikan. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang maju tanpa pendidikan.

Pembangunan Pendidikan
Tanpa pendidikan, bangsa ini tetap gelap. Supaya bangsa terang, dibutuhkan suluh bangsa yaitu pendidikan.
Sesuai dengan konstitusi, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang membentuk pola pikir, moral, kemandirian, nasionalisme, kekritisan, dan mampu menjawab persoalan bangsa.

Pembangunan pendidikan diupayakan guna membebaskan rakyat dari penjara kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kesengsaraan dan ketertindasan rakyat. Upaya pembebasan itu bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan orang yang cerdas bermoral. Rakyat yang cerdas bermoral menjadi modal utama dalam membangun bangsa ini.

Untuk itu, tanpa kebijakan pemerintah yang benar-benar berdasar, maka negara ini tetap terombang-ambing atau berketergantungan. Bisa jadi, menjadi bangsa pengemis di negeri sendiri. Tentu, kita tak mau mewariskan ini semua pada anak cucu negeri. Sudah saatnya, negara ini bangkit membangun kembali manusianya melalui pembangunan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Pembangunan pendidikan  sejalan dengan penghematan anggaran negara, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Mari kita bangun masa depan negara ini demi terwujudnya cita-cita bersama. Kita pasti (bisa) bangkit dari keterpurukan. Membangun pendidikan membangkitkan bangsa. (*)
read more...

Kekayaan Alam Sumatera Utara; Potensi Investasi di Pasar Global


Perlambatan perekonomian dunia saat ini, yang dimulai dari keterpurukan pasar finansial, kembali memalingkan pandangan investor untuk memasuki pasar komoditi. Kondisi ini mengulang kembali keadaan ketika krisis moneter melanda daerah Asia terutama Asia Tenggara yang dimulai dari keterpurukan bath Thailand. Pada krisis 1998 ini, satu hal yang patut menjadi fokus di tengah keterpurukan perekonomian Indonesia adalah peningkatan pertumbuhan nilai ekspor nilai ekspor, yang didominasi oleh komoditi hasil alam Indonesia.

Pada tahun 1999, ekspor Indonesia menguat 1.73%, dan kemudian melompat pada tahun 2000 menguat 27.6%, dimana sebelumnya pada tahun 1996-1997, anjlok 10.52%. Pada saat yang sama, besar pertumbuhan Indonesia masih dalam taraf pemulihan. Pada tahun 1999 berkisar pada angka 0.8%, sedangkan pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4.9%, setelah 1998, minus 13.13%. Berdasarkan data tersebut, jika diperbandingkan pertumbuhan ekonomi 1999-2000, maka lonjakan nilai pertumbuhan ekspor mampu berkontribusi bagi perekonomian di tengah-tengah resesi.

Tidak hanya 1998, saat ini pun pola aksi hedging investor difokuskan pada perdagangan komoditi mengingat, pola konsumsi tidak dapat terpisahkan oleh barang-barang komoditi seperti bahan pangan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki wilayah potensial dalam sektor perkebunan dan pertenian untuk menghasilkan komoditi perdagangan dunia. Salah satu daerah yang memiliki potensi alam pertanian dan perkebunan tersebut adalah Propinsi Sumatera Utara.

Sematera Utara memiliki areal pertanian seluas 277,255 ha, dengan luas areal perkebunan sebesar 1.788.943 ha pada akhir tahun 2006, yang dibagi dalam tiga keemilikan yaitu perkebunan rakyat, pemerintah dan swasta, dengan kepemilikan terbesar oleh rakyat. Seperti memiliki spesialisasi potensi, Sumatera Utara didomonasi oleh kekayaan alam perikanan, pertanian dan perkebunan, yang berbeda dengan DI Aceh yang diperkaya oleh pertambangan serta pengilangan minyak dan gas bumi.

Kapasitas Produksi Akan Komoditi Utama Perdagangan Dunia

Sumatera didominasi oleh lahan-lahan areal perkebunan dan pertanian. Luas area lahan pertanian untuk jenis sawah sampai pada sensus 2005, sebesar 277255 ha. Pada tahun yang sama, produksi padi yang dihasilkan dari area persawahan tersebut mencapai 3.447.784 ton, sekitar 12 ton/hektar. Tidak hanya padi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan domestik, lahan pertanian dan perkebunan Sumatera Utara juga difokuskan pada komoditi perdagangan internasional, sebagai orientasi ekspor.

Berbagai komoditi perkebunan yang difokuskan untuk perdagangan global yaitu seperti Jagung, Kedelai, Kopi, Kelapa Sawit, Kakao dan Karet. Luas area perkebunan yang dikelola secara total untuk kebutuhan tanaman tersebut mencapai 1.594.601 ha, yang didominasi oleh luas perkebunan sawit sebesar 57% dari keseluruhan. Namun, jika dibandingkan produktivitas dari berbagai hasil perkebunan tersebut maka Karet sebesar 0.77ton/ha, Kopi 0.71 ton/ha, Kakao 18 ton/ha, Kedelai 1.2 ton/ha, Sawit 15 kuintal/ha, sedangkan Jagung 56 ton/ha.

Berdasarkan kapasitas produksi di atas, terdapat kondisi inefisien dalam mencapai optimisasi produktivitas, dimana sawit mendapat pengelolaan lahan terbesar namun, masih sedikit menghasilkan. Hal ini terjadi diakibatkan bahwa pemerintah daerah baru memulai pengembangan perkebunan sawit tersebut. Berdasarkan data ini, terdapat indikasi masih besar dana investasi yang dibutuhkan untuk mendorong perkebunan kelapa sawit di Sumatera, mengingat potensinya yang besar di pasar dunia. Minyak Kelapa Sawit memiliki manfaat pangan dan energi di masa mendatang, dan dengan pasar finansial dalam kondisi fluktuatif, dana transaksi yang sifatnya spekulatif mengalihkan ke perdagangan kelapa sawit atau CPO di pasar Malaysia, sehingga harga menguat.

Beberapa hal yang perlu difokuskan dengan adanya data rata-rata tahunan produktivitas perkebunan tersebut, adalah Indonesia masih merupakan negara dengan model pertanian dan perkebunan yang tradisional dan belum berkembang menjadi negara dengan model pertanian dan perkebunan yang modern atau sudah menjadi Industri bahan pangan. Berbeda dengan negara Jepang dan negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, yang pertaniannya sudah didukung dengan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga produksinya tidak banyak bergantung oleh kondisi alam dan cuaca.

Daerah-daerah yang menjadi fokus pemerintah daerah Sumatera Utara dalam pengembangan komoditi internasional tersebut salah satunya adalah Tebing Tinggi. Tebing Tinggi memegang tiga komoditi pertanian utama yaitu Sawit, Kelapa dan Karet. Oleh karena itu, produksi kota Tebing Tinggi didominasi oleh pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. 23.87% dari total PDRB Tebing Tinggi didorong oleh sektor tersebut. Untuk seluruh Sumatera Utara, hasil perkebunan mampu menyumbangkan 9.13%. Ini berarti hampir sepertiga dari hasil perkebunan di Sumatera Utara dihasilkan oleh Tebing Tinggi. Oleh karena itu usaha pengolahan Kelapa Sawit masih layak untuk diusahakan di Sumatera.

Kemampuan Sektor Perikanan Sumatera Utara

Sumatera Utara dibatasi oleh Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindi di sebelah Barat, namun kemampuan potensi laut atau perikanan di Sumatera Utara masih dibawah potensinya. Pertahun tercatat bahwa rata-rata produksi perikanan Sumatera Utara hanya mencapai 917.000 ton, atau 10.37% dari potensi yang ada. Hal ini tergambar dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto Regional Sumatera Utara dari sektor perikanan melonjak dari thun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan sektor ini masih mencapai 2.2%, sedangkan perkembangan infrastruktur dan saranan pendukung telah mencatat lonjakan pertumbuhan mencapai 19% pada tahun 2005, dan kuartal pertama 2006 tercatat tumbuh 7%.

Secara keseluruhan sektor perikanan hanya mampu berkontribusi 2.44% dari keseluruhan PDRB Non Migas. Pada tahun 2006, Sumatera Utara berhasil menghasilkan produksi perikanan senilai 3.7 trilyun rupiah. Kondisi ini menunjukkan masih berpotensinya Sumatera Utara untuk dikembangkan lebih lagi perikanannya, mengingat produksi masih dibawah potensial. Pertumuhan ekonomi Sumatera Utara tercatat sebesar 18.2% pada tahun 2005 dan pada kuartal pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 15%. Hal ini berarti pertumbuhan perikanan pada tahun 2005, hampir berkontribusi 1% pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Oleh karena itu sektor perikanan masih layak ditelusuri lebih jauh lagi.

Berdasarkan paparan di atas maka, Sumatera Utara masih memberikan peluang emas bagi Indonesia untuk menggerakan sektor primer secara keseluruhan. Pada tahun 2005, inflasi di Sumatera Utara terutama di Medan tercatat 23%, sedangkan pertumbuhan ekonomi regional mencapai 18.3%, kondisi ini menunjukkan dampak positif peningkatan harga, yaitu dorongan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor perkebunan dan perikanan yang masih harus dikembangkan.(KP)

sumber : vibiznews.com
read more...

Rabu, 23 September 2009

Dana UAS SMP Disunat 10 Persen

Sumber : Metro Siantar
Kamis, 17 September 2009

SIMALUNGUN-METRO; Dugaan penyimpangan dana kembali terjadi di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Simalungun. Para kepala SMP se Kabupaten Simalungun mengeluh, karena dana ujian akhir sekolah (UAS) sebesar Rp25 ribu per siswa tidak sepenuhnya diterima namun dipotong 10 persen.

Informasi itu diperoleh METRO langsung dari sejumlah kepala SMP/MtsN dari berbagai kecamatan di Simalungun, saat ditemui di pelataran parkir SMP Negeri 2 Siantar, di Jalan H Ulakma Sinaga, Kecamatan Siantar, Simalungun, Rabu (16/9). Muka usang tercermin dari wajah mereka saat ditanya mengenai dana UAS yang baru saja mereka terima.

Tanpa mengumbar identitas diri, METRO mengajak mereka menceritakan tentang dana UAS tersebut. Salahseorang kepala MTsN di Perdagangan Kecamatan Bandar, membuka bicara mengatakan dana UAS yang ia terima sangat sedikit.

Ia menuturkan, dana UAS untuk MTsN hanya Rp14 ribu per siswa. Maka, dari 26 siswa yang tercatat mengikuti UAS di sekolahnya mereka menerima dana sebesar Rp364 ribu. Namun apa dikata, dana yang seharusnya ia terima dipotong 10 persen.

Salahseorang kepala SMPN juga dari kecamatan Bandar, mengatakan pemotongan itu dilakukan tanpa kompromi. Begitu tiba di ruang Wakasek tempat pembagian dana itu dilakukan, mereka langsung diminta melakukan penandatanganan sebagai bukti telah menerima dana tersebut. Setelah itu uang baru diberikan dua orang petugas dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Simalungun yang bertugas di ruangan itu.

Ketika ditanya apakah mereka tidak meminta penjelasan mengapa dana UAS itu tidak sepenuhnya diterima, pria berkacamata itu mengatakan sudah saling mengertilah. "Terkadang juga, kalau terlalu banyak nanya susah jugalah. Kita anggap aja, pemotongan itu untuk uang buka puasa," ujarnya berseloro.

Kemudian rekannya yang lain juga kepala SMP dari Kecamatan Silimakuta mengatakan peruntukkan dana UAS itu sebenarnya sudah mereka realisasikan pada bulan Mei 2009, saat ujian kelulusan Tahun Ajaran 2008/2009, yang lalu. Dijelaskannya, dana itu diperuntukkan untuk biaya pengawas, penggandaan berkas-berkas berkaitan dengan ujian tersebut dan lain sebagainya. "Semuanya sudah kita dahulukan. Sebenarnya, pencairan dana ini terlambat," tukasnya.

Namun tetap harus diambil untuk mengganti dana uang telah kita keluarkan. Meski jumlahnya diakuinya jumlahh dana diterima hanya sedikit. Seperti katanya, sebanyak 100 siswa yang tercatat di SMP yang ia kelola ikut UAS masing-masing menerima dana sebesar Rp25 ribu per orang. Maka jumlah dana seharusnya ia terima sebesar Rp2,5 juta. Namun ia harus merelakan dana itu tidak sepenuhnya ia terima. Sebesar 10 persen dipotong petugas dinas pendidikan. "Memang tidak adil ini, sebaiknya kita akan beberkan aja pemotongan ini ke wartawan," katanya geram.

Sementara salahseorang petugas dari Dinas Pendidikan ketika ditemui di salahsatu ruangan SMP Negeri 2 (eks kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun), berinisial SBY, membantah tudingan para kepala sekolah tersebut. "Tidak ada pemotongan, dana UAS telah dibagikan sesuai dengan jumlah siswa di sekolah masing-masing," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Drs Masri, ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya mengatakan akan menyelidiki oknum yang dituding melakukan pemotongan itu.

Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Mangapul Purba SE, mengatakan meminta para kepala sekolah itu transparan dan melaporkan pemotongan itu ke DPRD jika tidak bersedia langsung ke penegak hukum. Jika benar ada pemotongan, lalu siapa nama petugas yang melakukan pemotongan itu biar ditindak. "Kita akan proses sekali dalam dua puluh empat jam," tegasnya.

Namun, bagaimana hendak diproses jika para kepala sekolah itu sendiri tidak bersedia menyebutkan siapa oknumnya, bagaimana hendak dilakukan tindakan. "Kita harus blak-blakkan," tukasnya. (dro)


read more...

Pailit, Tak Cairkan THR, 8 Jam, Pemilik Pabrik Terasi Disandera Karyawan

SIMALUNGUN-METRO; Berdalih perusahaan pailit alias gulung tikar (merugi), pemilik perusahaan Terasi Laris Cap 333 di Jalan HOK Salamuddin Nomor 31 Kelurahan Siantar State Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Asiong (33), tak mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap 52 karyawan. Merasa diperlakukan tidak adil, ke 52 karyawan tersebut menyandera Asiong di areal perusahaan selama sekira 8 jam, Selasa (15/9). Tujuannya, THR segera dicairkan.

Penyenderaan bermula saat karyawan mendatangi perusahaan tersebut sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya karyawan yang didampingi Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Siantar-Simalungun Ramlan Sinaga dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Agresi, Sukoso, menggelar aksi damai menuntut pencairan THR.

Dalam aksi tersebut, para karyawan sempat tidak diterima masuk beramai-ramai oleh pihak perusahaan. Namun karena karyawan terus mendesak, akhirnya mereka diizinkan masuk ke areal pabrik.

Di dalam pabrik, beberapa karyawan dengan suara lantang menyampaikan orasi yang menyebutkan perusahaan sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan kepada karyawan, sebab melakukan pemotongan THR dengan alasan perusahaan pailit.

"Hanya sekali setahun kita menerima THR, tetapi itu pun sulit dicairkan! Perusahaan beralasan produksi terakhir ini mandek alias tidak laris di pasaran. Kami menuntut dana itu harus dicairkan hari ini juga!" teriak Legirin, seorang karyawan yang disambut teriakan rekan-rekannya.

Setelah beberapa karyawan menyampaikan orasi, pihak perusahaan belum juga memberikan jawaban. Akhirnya puluhan karyawan, baik pria maupun wanita mulai mengancam akan melakukan kekerasan.

Untungnya pemilik perusahaan, Asiong segera muncul dan memanggil Ketua SBSI, LSM Agresi, dan perwakilan karyawan ke kantornya. Namun ternyata jawaban Asiong justru semakin mengecewakan karyawan. Sebab Asiong mengatakan pihak perusahaan hanya bisa mencairkan THR setengah dari jumlah gaji per bulan masing-masing karyawan. Padahal seharusnya karyawan memeroleh THR yang jumlahnya sama dengan gaji sebulan.

Mendengar pernyataan Asiong, Ramlan Sinaga dan Sukoso mengatakan bahwa karyawan tidak akan mau meninggalkan lokasi pabrik jika perusahaan tidak membayar THR dalam jumlah penuh. Hanya saja, Asiong bersikeras dirinya hanya mampu membayar setengah dari jumlah THR sebenarnya.

"Saya hanya mampu membayar setengahnya. Tidak bisa lebih dari itu. Sebab memang benar perusahaan ini sedang mengalami kerugian," ungkapnya.

Mendengar hal itu, para karyawan yang sebagian besar menetap di sekitar perusahaan merasa emosi. Akhirnya mereka tak mengizinkan Asiong keluar dari lokasi perusahaan. "Kami tidak akan memperbolehkan dia keluar dari sini sebelum hak kami dicairkan sepenuhnya," kata seorang karyawan.

Kepada METRO, seorang karyawan mengatakan, pihaknya merasa telah diperlakukan tidak adil oleh perusahaan yang tidak mencairkan THR sebesar sebulan gaji. "Maka dengan ini kita datang mendesak pimpinan perusahaan. Kita tidak akan memperbolehkan dia keluar dari sini apabila THR tidak dicairkan," ujarnya didukung karyawan lain.

Pimpinan perusahaan, Asiong yang diwawancara METRO tentang penyebab tidak dicairkannya THR mengatakan, sekarang ini pihaknya mengalami kerugian sehingga untuk sementara THR ditahan dulu. "Kita bukan tidak mau mencairkan (THR), tetapi karena perusahaan mengalami kerugian jadi kita tunda dulu," bebernya.

Para karyawan bertahan di lokasi perusahaan dan menyendera Asiong di kantornya. Sekira pukul 16.30 WIB, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Simalungun bermarga Sebayang tiba di lokasi perusahaan. Kepada pihak perusahaan, Sebayang mengatakan perusahaan harus membayar THR kepada karyawan sesuai ketentuan berlaku, yakni setiap karyawan harus menerima THR yang tercantum dalam Upah Minimum Provinsi (UMP), minimal Rp905.000.

Akhirnya pihak perusahaan menyerah dan berjanji membayar THR karyawan hari ini, Rabu (16/9). Karyawan pun membubarkan diri sekira pukul 17.00 WIB, dan Asiong bebas dari penyanderaan.

Ketua SBSI Siantar-Simalungun Ramlan Sinaga mengatakan, sebelumnya perusahaan tersebut telah didatangi pihak Disnaker Simalungun dan didesak agar mencairkan THR. Namun, katanya, pihak perusahaan mengotot tidak mau mencairkan dengan dalih pailit.

Anehnya, sambung Ramlan, ketika pihak Disnaker datang kedua kali, pihak perusahaan bersedia mencairkan THR sebesar sebulan gaji kepada karyawan. (mag-11)


read more...